Kemenpar Rilis Data Pariwisata 2025 di 10 Destinasi, Ini Daftarnya
Kemenpar merilis statistik pariwisata 2025 di 10 DPP dan 3 DPR. Simak daftar destinasi serta indikator yang menjadi perhatian pemerintah.
Kawasan Wisata Candi Borobudur - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama sejumlah kementerian dan lembaga merilis data statistik pariwisata 2025 yang mencakup 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan tiga Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR).
Data tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi berbagai pihak dalam merancang pembangunan pariwisata yang semakin efektif, berdampak, dan berdaya saing. Publikasi ini juga memberikan gambaran perkembangan berbagai indikator pariwisata hingga tingkat destinasi.
Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji mengatakan data menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan sektor pariwisata.
"Pembangunan pariwisata yang efektif dan berdaya saing tinggi harus didasarkan pada data yang akurat, lengkap, dan terkini. Data statistik adalah navigasi utama agar setiap rupiah dapat memberikan dampak yang terukur bagi perekonomian masyarakat," kata Bayu Aji.
Daftar 10 DPP dan 3 DPR
Sebanyak 10 DPP tercakup dalam publikasi statistik pariwisata 2025. Berikut daftarnya:
Sementara itu, tiga DPR yang masuk dalam publikasi tersebut terdiri atas Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau.
"Infografis Statistik Pariwisata Tahun 2025 di 10 DPP dan 3 DPR" disusun oleh Biro Data dan Sistem Informasi Kemenpar melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Publikasi tersebut menyajikan potret komprehensif mengenai perkembangan pariwisata di masing-masing destinasi.
Ada 8 Indikator Statistik Pariwisata
Kemenpar menyajikan delapan indikator statistik dalam publikasi tersebut. Data ini menggambarkan skala aktivitas pariwisata sekaligus kontribusinya terhadap perekonomian di berbagai destinasi.
Delapan indikator tersebut meliputi:
Salah satu data yang ditampilkan berasal dari Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali. Pada 2025, jumlah kunjungan wisman ke Bali mencapai 7,04 juta dengan rata-rata lama tinggal 9,04 malam.
Pada periode yang sama, realisasi investasi pariwisata di Bali tercatat mencapai Rp16,05 triliun.
Sementara itu, DPR Greater Jakarta mencatat realisasi investasi pariwisata mencapai Rp23,74 triliun. Jumlah kunjungan wisnus di kawasan tersebut mencapai 293 juta.
Aktivitas pariwisata yang kuat juga terlihat di sejumlah DPP. Di Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, jumlah kunjungan wisnus tercatat mencapai 56,19 juta, sedangkan Bromo-Tengger-Semeru mencapai 50,89 juta kunjungan.
"Data-data ini tidak hanya menjadi catatan historis, melainkan pijakan kita dalam merancang langkah dan kebijakan yang lebih efektif di tahun-tahun mendatang," ujar Bayu.
Data Pariwisata Jadi Rujukan Pemerintah
Bayu mengatakan penyusunan publikasi statistik melalui kolaborasi lintas sektor tersebut sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan Satu Data Indonesia (SDI) dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.
Dengan data yang semakin terstandardisasi dan terintegrasi, pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki rujukan yang sama dalam menyusun perencanaan, menentukan prioritas program, serta mengukur dampak pembangunan pariwisata terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.
"Kolaborasi ini memastikan bahwa data yang disajikan memiliki standardisasi dan menjadi rujukan bersama bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah," ujar Bayu.
Kepala Biro Data dan Sistem Informasi Kemenpar Nova Arisne mengatakan peluncuran Infografis Statistik Pariwisata di 10 DPP dan 3 DPR Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya Kemenpar memperkuat tata kelola data pariwisata.
Menurut Nova, langkah tersebut diarahkan untuk menyediakan data yang akurat dan dapat dimanfaatkan berbagai pemangku kepentingan.
"Data memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan data statistik pariwisata menjadi salah satu hal yang terus kami upayakan," kata Nova.
Ketersediaan data berkualitas, kata Nova, semakin penting seiring kebutuhan pembangunan pariwisata yang lebih tepat sasaran. Data tidak hanya digunakan untuk membaca perkembangan sektor pariwisata, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan mengevaluasi dampak program di setiap destinasi.
Lokakarya Data Pariwisata Digelar
Peluncuran infografis statistik tersebut kemudian dirangkai dengan Lokakarya Data Statistik Pariwisata di 10 DPP dan 3 DPR Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinkronisasi data antarpemangku kepentingan.
"Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi, sekaligus memastikan tersedianya data pariwisata yang berkualitas, konsisten, dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih kuat bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan pariwisata," ujar Nova.
Melalui penguatan tata kelola dan integrasi data, Kemenpar berharap pembangunan pariwisata di berbagai destinasi semakin terukur dan tepat sasaran.
Data yang akurat juga diharapkan membantu pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya mengembangkan potensi destinasi sekaligus memperbesar manfaat pariwisata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Kemenpar merilis statistik pariwisata 2025 di 10 DPP dan 3 DPR. Simak daftar destinasi serta indikator yang menjadi perhatian pemerintah.
Sarwendah mengaku fitur Instagram Live miliknya dibatasi selama setahun. Ia juga menjelaskan unggahan video call Ruben Onsu diturunkan Instagram.
Warga Gondomanan, Andri Surya Kusuma, memilih transmigrasi ke Konawe Utara untuk mengembangkan usaha pertanian serai dan nilam.
Muhaimin Iskandar meminta BUMN tambang dan pupuk memperluas lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan mengarahkan CSR untuk pengentasan kemiskinan.
KSPI dan Partai Buruh akan menggelar demo di 38 provinsi pada 15–30 Oktober 2026, menuntut UMP 2027 naik 7,5%–9,5%.
Pansus DPRD Jogja mematangkan aturan tata beracara BK, mencakup sanksi etik, bukti digital, batas pengaduan, dan perlindungan pelapor.