Korlantas Terapkan Face Recognition di ETLE, Pelat Palsu Dibidik
Korlantas Polri menerapkan face recognition pada ETLE untuk mengidentifikasi pelanggar meski memakai pelat nomor palsu atau tanpa TNKB.
Wisata Gunung Bromo. /Antarafoto
Harianjogja.com, MALANG—Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa memastikan fasilitas di kawasan wisata Mount Bromo telah siap melayani kedatangan wisatawan selama masa libur Lebaran 2026.
Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa menyatakan pengelola kawasan wisata Mount Bromo telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menghadapi lonjakan kunjungan wisatawan pada masa libur Lebaran 2026.
Ia mengatakan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sebagai pengelola kawasan telah menyiapkan mekanisme operasional layanan secara rinci.
"Kementerian Pariwisata hadir di Malang untuk mengetahui kesiapan destinasi wisata. Kami sudah melihat kesiapan di sini dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang sudah melakukan semua persiapan," kata Ni Luh di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu.
Menurutnya, sejumlah aspek yang dipastikan siap antara lain keamanan akses jalur menuju lokasi wisata, ketersediaan sarana dan prasarana bagi wisatawan, serta mekanisme pengamanan di kawasan wisata.
Terkait operasional jeep wisata di kawasan Bromo, ia menjelaskan setiap kendaraan telah menjalani ramp check secara berkala oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan wisatawan selama berkunjung ke kawasan wisata pegunungan tersebut.
Ia memperkirakan kawasan Mount Bromo akan dikunjungi setidaknya lebih dari 5.000 wisatawan selama masa liburan mendatang.
Ni Luh juga menekankan bahwa kelancaran aktivitas pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola destinasi, tetapi juga memerlukan dukungan dari pemerintah daerah.
"Kami dari Kementerian Pariwisata sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pariwisata yang meminta agar pemerintah daerah, pengelola destinasi, dan asosiasi memastikan libur Lebaran dan Nyepi berjalan aman, nyaman, dan menyenangkan," ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat yang berencana berlibur ke Bromo agar selalu memantau informasi terbaru dari pengelola, termasuk terkait ketersediaan kuota tiket dan kondisi cuaca.
Informasi tersebut dapat diakses melalui situs resmi dan media sosial Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I TNBTS, Septi Eka Wardhani mengatakan pengawasan di seluruh area wisata Bromo telah dikoordinasikan dengan berbagai pihak.
Koordinasi tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten Malang, Indonesian National Armed Forces (TNI), serta Indonesian National Police (Polri).
Ia juga mengimbau seluruh wisatawan untuk mematuhi aturan yang berlaku selama berada di kawasan taman nasional tersebut.
Selain itu, pengunjung diminta menghormati tradisi dan norma masyarakat Tengger, termasuk tidak memasuki area yang dianggap sakral.
"Petugas akan membantu pengunjung supaya tidak melewati area-area yang dianggap sakral oleh masyarakat Tengger. Kami berharap pengunjung bisa menghormati itu," kata Septi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Korlantas Polri menerapkan face recognition pada ETLE untuk mengidentifikasi pelanggar meski memakai pelat nomor palsu atau tanpa TNKB.
Menaker Yassierli meminta lulusan perguruan tinggi meningkatkan kompetensi untuk mengikuti Program Magang Nasional 2026 yang membuka 150.000 kuota.
Satpol PP Sleman menertibkan 1.791 spanduk, reklame, dan APK sepanjang Januari-Juni 2026 melalui 47 operasi di berbagai kapanewon.
Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah menyiapkan kontrak jangka panjang impor minyak mentah dari Rusia melalui Lemigas untuk ketahanan energi.
LKPP menegaskan pengadaan barang dan jasa menjadi penentu keberhasilan pembangunan serta mendorong UMKM masuk ekosistem digital di GPFE 2026.
Sri Mulyani ditunjuk sebagai Ketua Bersama pengisian dana IDA22 Bank Dunia untuk memimpin dukungan pembiayaan bagi negara berpendapatan rendah.