Nglanggeran Gunungkidul Diusulkan Jadi Acuan Desa Wisata Indonesia

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Desa Wisata Nglanggeran di Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, dinilai layak menjadi rujukan nasional dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran menyambut dorongan Komisi VII DPR RI tersebut, tetapi menegaskan status desa wisata mandiri bukanlah akhir dari proses pengembangan.

Ketua Pokdarwis Nglanggeran Mursidi mengatakan pengelola masih terus menjaga keberlanjutan kegiatan pariwisata agar manfaatnya tidak berhenti di kawasan Nglanggeran. Perluasan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi bagian penting dari pengembangan desa wisata ke depan.

"Walaupun sudah desa wisata mandiri, kami tetap berproses bagaimana kegiatan pariwisata ini bisa bergerak terus. Harapannya, manfaat ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan tidak hanya dinikmati oleh Nglanggeran saja, tetapi juga merata ke desa-desa penyangga di sekitarnya," tutur Mursidi.

Layak Jadi Best Practice

Dorongan menjadikan Nglanggeran sebagai best practice atau model pengembangan desa wisata di Indonesia tidak terlepas dari rekam jejak kawasan tersebut di tingkat internasional.

Nglanggeran sebelumnya meraih penghargaan Best Tourism Village Award pada 2021 dari organisasi pariwisata dunia atau UN Tourism. Pengakuan tersebut menjadi salah satu alasan Komisi VII DPR RI melihat pengalaman Nglanggeran dapat dijadikan pembelajaran bagi desa wisata lainnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyampaikan penilaian tersebut saat kunjungan kerja spesifik untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan kepariwisataan nasional.

Menurut dia, keberhasilan Nglanggeran tidak semata-mata lahir dari program pemerintah, tetapi berawal dari kesadaran masyarakat dalam mengolah potensi lokal menjadi kegiatan wisata.

"Desa Nglanggeran bisa menjadi contoh yang luar biasa karena desa wisata ini sudah memiliki sepak terjang sampai luar negeri dengan mendapatkan Best Tourism Village Awards pada 2021. Artinya memang ada kesadaran yang muncul dari masyarakatnya sendiri untuk mengolah potensi menjadi paket wisata," ujar Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Adopsi Pola Nglanggeran

Rahayu mengusulkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menjadikan pola pengelolaan Nglanggeran sebagai salah satu instrumen acuan dalam pengembangan desa wisata secara nasional.

Ia menilai pemerintah pusat memiliki peran penting untuk menjaga keberlanjutan desa wisata yang telah mandiri, sekaligus membantu desa wisata lain meningkatkan kapasitasnya. Salah satu fokus bagi desa yang sudah maju dan mandiri adalah penguatan pemasaran strategis.

"Kita sampaikan kepada kementerian terkait khususnya Kemenpar agar semua desa wisata yang sudah memiliki sepak terjang yang luar biasa untuk dijadikan best practice dan bisa menjadi tolak ukur indikator untuk desa wisata-desa wisata yang lain. Pusat tugasnya harus bisa memasarkan desa yang sudah maju dan sudah mandiri, yang maju supaya bisa naik ke mandiri dan yang mandiri bisa tetap mandiri," tegas legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Dengan menjadikan Nglanggeran sebagai model acuan, pengembangan pariwisata pedesaan di Indonesia diharapkan dapat berlangsung lebih terstruktur dan profesional. Pada saat yang sama, kekuatan komunitas lokal tetap menjadi dasar agar desa wisata memiliki daya saing hingga tingkat global.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI tersebut turut dihadiri Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenpar Hariyanto; Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Florida Pardosi; Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur Yusuf Hartanto; Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif Yuke Sri Rahayu; serta Direktur Arsitektur dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif Sabar Norma Megawati.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.