Bali Puncaki IPKN 2026, DIY Tempati Peringkat Kedua Nasional

Harianjogja.com, JOGJA—Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempati peringkat kedua dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) 2026. DIY meraih skor 4,831, berada di bawah Bali yang memimpin daftar dengan nilai 5,091.

Hasil tersebut menempatkan DIY di atas Jawa Timur yang memperoleh skor 4,698 dan DKI Jakarta dengan nilai 4,654. Posisi lima besar dilengkapi Kalimantan Timur yang mencatat skor 4,515.

Pemeringkatan IPKN 2026 mencakup 38 provinsi di Indonesia. Hasilnya menggambarkan kualitas pembangunan kepariwisataan yang melibatkan berbagai sektor, bukan semata-mata jumlah kunjungan wisatawan atau popularitas destinasi.

Capaian DIY menjadi perhatian karena provinsi ini memiliki beragam daya tarik wisata, mulai dari wisata budaya dan sejarah, alam, hingga kawasan perkotaan. Namun, posisi dalam indeks juga mencerminkan penilaian terhadap ekosistem pariwisata secara lebih luas.

Daftar 10 Provinsi dengan IPKN Tertinggi 2026

Berikut 10 provinsi dengan skor IPKN tertinggi pada 2026:

1. Bali: 5,091

   BACA JUGA

   Musk Menyesal Terlalu Aktif di Politik Saat Bisnis Diterpa Tekanan

   Juara China Open, Fajar/Fikri Belum Goyahkan Takhta Nomor Satu Dunia

   CORE: Masih Ada 1 Juta Ton Molase untuk Dukung Bioetanol Nasional

2. Daerah Istimewa Yogyakarta: 4,831

3. Jawa Timur: 4,698

4. DKI Jakarta: 4,654

5. Kalimantan Timur: 4,515

6. Jawa Tengah: 4,491

7. Kalimantan Tengah: 4,354

8. Banten: 4,346

9. Jawa Barat: 4,329

10. Sumatera Barat: 4,318

Bali mempertahankan posisi teratas setelah pada penilaian IPKN 2024 juga menempati peringkat pertama. Sementara itu, DIY berada di posisi kedua dalam hasil 2026.

Jawa Timur juga masuk tiga besar, sedangkan DKI Jakarta menempati peringkat keempat. Kalimantan Timur melengkapi lima provinsi dengan skor tertinggi.

Apa Itu IPKN dan Bagaimana Penilaiannya?

IPKN merupakan indeks yang digunakan untuk menggambarkan kualitas pembangunan kepariwisataan lintas sektor di suatu wilayah pada periode tertentu. Penilaiannya tidak hanya melihat keberadaan objek wisata, tetapi juga berbagai faktor yang mendukung perkembangan sektor pariwisata.

Indeks ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata di tingkat nasional maupun daerah. Hasilnya juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan.

Pada 2026, penyelenggaraan IPKN mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2026. Kerangka penilaiannya mencakup lima dimensi utama, 17 pilar, dan 99 indikator. https://jdih.kemenpar.go.id/peraturan/1480

Kerangka tersebut menjadi dasar pengukuran kondisi pembangunan pariwisata di 38 provinsi. Hasil penilaian kemudian disusun menjadi skor untuk menggambarkan capaian masing-masing daerah.

IPKN juga berkaitan dengan upaya peningkatan posisi Indonesia dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI). Indeks tersebut menjadi salah satu acuan untuk melihat daya saing dan perkembangan sektor perjalanan serta pariwisata suatu negara.

Perbandingan dengan Hasil IPKN 2024

Pada IPKN 2024, Bali juga berada di peringkat pertama dengan skor 5,39. Namun, posisi berikutnya saat itu ditempati DKI Jakarta dengan skor 4,99, disusul DIY dengan nilai 4,87.

Kalimantan Timur berada di peringkat keempat dengan skor 4,54, sedangkan Jawa Tengah menempati posisi kelima dengan nilai 4,48. Jawa Timur juga mencatat skor 4,48 dalam penilaian periode tersebut. 

Jika melihat urutan kedua periode tersebut, Bali tetap memimpin. DIY berada di posisi ketiga pada 2024 sebelum menempati peringkat kedua dalam hasil 2026. DKI Jakarta, yang sebelumnya berada di urutan kedua, tercatat di posisi keempat pada hasil terbaru.

Meski demikian, perubahan peringkat tersebut perlu dibaca dengan memperhatikan perbedaan metode penilaian. IPKN 2024 menggunakan lima subindeks, 16 pilar, dan 64 indikator, sedangkan kerangka IPKN 2026 telah diperbarui menjadi lima dimensi, 17 pilar, dan 99 indikator.

Dengan perubahan tersebut, perbandingan skor antartahun tidak dapat diperlakukan sebagai pengukuran yang sepenuhnya setara. Posisi dalam daftar tetap menunjukkan urutan hasil masing-masing periode, tetapi tidak otomatis membuktikan besarnya peningkatan atau penurunan kinerja berdasarkan indikator yang sama.

Hasil IPKN 2026 menjadi gambaran capaian pembangunan pariwisata di tingkat provinsi. Bagi daerah, pemeringkatan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas destinasi, layanan, infrastruktur, serta dukungan lintas sektor agar pariwisata semakin berdaya saing.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.