Thailand Tegur Israel soal Ulah Wisatawan di Destinasi Populer

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Thailand meminta Israel ikut memastikan warganya mematuhi hukum dan adat setempat setelah sejumlah insiden yang melibatkan wisatawan Israel memicu ketegangan di Koh Phangan, Koh Samui, dan Phuket.

Permintaan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow kepada Duta Besar Israel untuk Thailand Alona Fisher-Kamm dalam pertemuan di Bangkok pada Selasa (8/9/2026).

Pertemuan itu menjadi perhatian karena terjadi ketika jumlah wisatawan Israel yang berkunjung ke Thailand meningkat tajam. Di saat yang sama, pemerintah Thailand tengah memperketat pengawasan terhadap perilaku dan aktivitas warga asing di negaranya.

Thailand Tegaskan Wisatawan Tetap Harus Taat Aturan

Sihasak mengatakan Thailand merupakan negara yang terbuka terhadap wisatawan asing. Namun, keramahan tersebut tidak berarti pengunjung bebas melakukan apa pun selama berada di Negeri Gajah Putih.

""Thailand adalah negara yang menyambut wisatawan. Tetapi pada saat yang sama, itu tidak berarti wisatawan, terlepas dari kewarganegaraannya, dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan,"  kata Sihasak seperti dikutip dari laporan yang dimuat The Straits Times.

Ia menegaskan seluruh wisatawan, tanpa membedakan kewarganegaraan, wajib menghormati tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat setempat.

Pemerintah Thailand juga memastikan hukum akan diterapkan kepada warga asing yang melakukan pelanggaran. Artinya, status sebagai wisatawan atau kewarganegaraan tertentu tidak menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan khusus.

Dalam pertemuan tersebut, Fisher-Kamm disebut menyepakati peningkatan upaya untuk memberikan informasi kepada wisatawan Israel mengenai perilaku yang sesuai dengan hukum dan norma masyarakat Thailand.

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah insiden serupa kembali terjadi, terutama di kawasan wisata yang menjadi tujuan populer wisatawan asing.

Wisatawan Israel ke Thailand Meningkat

Sorotan terhadap wisatawan Israel muncul ketika jumlah kedatangan dari negara tersebut justru mengalami peningkatan.

Lebih dari 277.000 warga Israel tercatat mengunjungi Thailand dalam delapan bulan pertama 2026. Angka tersebut meningkat sekitar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada 2025, Thailand bahkan mencatat rekor 410.125 wisatawan Israel. Jumlah tersebut meningkat sekitar 45 persen dibandingkan 2024, ketika sekitar 281.803 wisatawan Israel berkunjung ke Thailand.

Data Kementerian Luar Negeri Thailand juga mencatat sekitar 410.000 wisatawan Israel datang sepanjang 2025.

Pertumbuhan tersebut berlangsung ketika jumlah kunjungan wisatawan asing ke Thailand secara keseluruhan justru mengalami penurunan. Pada Januari hingga Agustus 2026, Thailand menerima sekitar 20,94 juta wisatawan asing, turun 3,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut membuat isu perilaku wisatawan asing menjadi semakin sensitif bagi pemerintah maupun masyarakat Thailand.

Insiden di Koh Phangan hingga Phuket

Ketegangan yang dibahas pemerintah Thailand tidak hanya berkaitan dengan perilaku wisatawan.

Pemerintah juga menyoroti aktivitas sejumlah pengusaha Israel yang diduga menggunakan warga Thailand sebagai nominee atau pihak yang secara formal tercatat sebagai pemilik usaha untuk menghindari pembatasan kepemilikan asing.

Selain persoalan bisnis, gesekan dengan masyarakat lokal juga dilaporkan terjadi di sejumlah kawasan wisata, termasuk Koh Phangan, Koh Samui, dan Phuket.

Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Koh Samui. Seorang warga negara Israel dinyatakan bersalah oleh pengadilan setempat setelah terlibat dalam kasus ancaman terhadap pemilik kebun binatang eksotis terkait spanduk bertuliskan "Free Palestine".

Kasus tersebut kemudian menjadi bagian dari penerapan kebijakan deportasi yang lebih tegas terhadap warga asing yang dianggap melanggar hukum atau mengancam ketertiban umum.

Beberapa hari setelahnya, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul juga memerintahkan deportasi mitra warga Prancis dari pemilik kebun binatang tersebut karena dinilai menyebabkan gangguan dan memicu perpecahan berdasarkan ras maupun agama.

Thailand Perketat Pengawasan Warga Asing

Kebijakan terhadap warga asing tersebut berlangsung bersamaan dengan perubahan aturan imigrasi Thailand.

Mulai 15 September 2026, Thailand mencabut skema bebas visa 60 hari dan menerapkan skema baru. Sebanyak 60 negara dan wilayah mendapatkan fasilitas bebas visa hingga 30 hari untuk tujuan wisata, sementara dua negara atau wilayah memperoleh skema 15 hari.

Israel termasuk dalam daftar negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa hingga 30 hari tersebut.

Pemerintah Thailand menjelaskan perubahan itu bukan semata-mata berkaitan dengan satu kewarganegaraan. Revisi tersebut mempertimbangkan keamanan nasional, kepentingan ekonomi dan pariwisata, prinsip timbal balik, serta upaya mengurangi tumpang tindih fasilitas bebas visa.

Dengan demikian, kebijakan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari penataan sistem imigrasi Thailand secara lebih luas, bukan sebagai sanksi khusus terhadap wisatawan Israel.

Selain perubahan visa, Thailand juga memberlakukan regulasi deportasi baru mulai 28 Agustus 2026.

Aturan tersebut memberikan prosedur yang lebih jelas bagi pemerintah untuk menangani warga asing yang melanggar hukum maupun melakukan tindakan yang dianggap mengancam ketertiban umum dan moralitas.

Isu Wisatawan Masuk Ranah Politik

Persoalan wisatawan Israel kini bahkan mulai merambah politik domestik Thailand.

Aktivis nasionalis veteran Sondhi Limthongkul meluncurkan kampanye yang disebut "Take Our Thailand Back". Gerakan tersebut mendorong pemerintah mengambil tindakan terhadap dugaan jaringan bisnis ilegal dan penggunaan struktur nominee oleh pihak asing.

Sondhi juga berencana melakukan mobilisasi di sekitar Kedutaan Besar Israel di Bangkok pada 10 September 2026.

Sebelumnya, kelompok nasionalis lain telah melakukan aksi di sekitar kedutaan dan menyerukan agar wisatawan Israel menghormati hukum serta adat istiadat Thailand.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang awalnya berkaitan dengan perilaku sebagian wisatawan asing mulai bersinggungan dengan isu investasi asing, kepemilikan usaha, nasionalisme, hingga hubungan Thailand dengan Israel.

Thailand Hadapi Dilema Pariwisata

Bagi Thailand, meningkatnya wisatawan Israel tetap memiliki nilai ekonomi. Namun, pemerintah tidak ingin pertumbuhan pariwisata berjalan tanpa pengawasan terhadap perilaku pengunjung maupun aktivitas bisnis warga asing.

"Pariwisata penting bagi kami, tetapi ini bukan hanya tentang pendapatan, ini juga tentang martabat Thailand," ujar Sihasak.

"Bahkan insiden kecil yang melibatkan wisatawan dapat berdampak pada hubungan internasional," lanjutnya. 

Pesan tersebut penting bagi wisatawan asing yang hendak berkunjung ke Thailand. Pemerintah Negeri Gajah Putih tidak menutup pintu bagi wisatawan, tetapi menegaskan bahwa keramahan pariwisata tetap berjalan berdampingan dengan kepatuhan terhadap hukum.

Bagi wisatawan Indonesia maupun negara lain yang berencana mengunjungi Thailand, perubahan aturan imigrasi mulai 15 September juga perlu diperhatikan. Lama tinggal bebas visa, persyaratan masuk, serta aturan setempat perlu diperiksa sebelum perjalanan agar liburan tidak berujung pada persoalan hukum.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.