TBM Sleman Didorong Jadi Pusat Informasi dan Jurnalistik Warga
Pegiat TBM Sleman didorong memperkuat kemampuan jurnalistik agar mampu mengangkat potensi, kegiatan, dan gagasan masyarakat melalui narasi yang menarik.
Wisatawan camping di Bukit Klangon sebelum lokasi ini ditutup sementara pada 30 Oktober akibat peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Merapi. /Ist-dok
Harianjogja.com, SLEMAN- Pengelola distinasi wisata Bukit Klangon mengambil kebijakan untuk menutup sementara area perkemahan pada malam hari untuk kegiatan camping. Hal ini menyusul terjadi peningkatan aktivitas Gunung Merapi.
Salah seorang pengelola Destinasi Wisata Alam Bukit Klangon Gunawan mengatakan penutupan area camping tersebut dimulai sejak 30 Oktober. Kebijakan tersebut diambil berkaitan dengan aktivitas vulkanis yang terjadi di Merapi. Pengelola berhatap masyarakat yang hendak camping atau sudah reservasi untuk membatalkan keinginannya sampai keadaan kondusif.
"Jadi yang ditutup hanya area camping saja khusus malam hari. Bagi pengunjung yang datang siang hari, kami persilakan," katanya kepada Harianjogja.com, Jumat (30/10/2020).
Baca juga: Banyak Wisatawan di Pantai Bantul Copot Masker, Bilang Anginnya Kenceng!
Dijelaskan Gunawan, minat masyarakat untuk melakukan camping di Bukit Klangon cukup tinggi. Jika pada kondisi normal, masyarakat yang menggelar kegiatan perkemahan bisa mencapai ratusan orang. Selain bisa menikmati alam, para peserta juga bisa menikmati aktivitas vulkanis Merapi.
"Kalau malam Sabtu rata-rata antara 100 hingga 120 orang yang camping. Kalau malam Minggu bisa lebih dari 200 orang. Tetapi tidak tentu juga jumlahnya," katanya.
Gunawan juga menilai ada peningkatan kunjungan wisatawan di destinasi tersebut. Hanya saja ia tidak dapat memastikan jumlah kunjungan wisatawan kali ini. Sejak dibuka secara terbatas karena masa pandemi, objek wisata ini juga menerapkan protokol kesehatan (prokes). "Yang jelas sejak kemarin lumayan banyak wisatawan yang berkunjung. Paling banyak hari ini (kemarin). Kami tetap terapkan protokol kesehatan," katanya.
Baca juga: Pandemi, Pemilihan Ketua RW di Wates Gunakan Sistem dari Pintu ke Pintu
Terkait dengan ditutup sementaranya kegiatan camping oleh pengelola destinasi Bukit Klangon, Kepala Dinas Pariwisata Sleman Sudarningsih mengapresiasi atas kehati-hatian dan perhitungan keamanan pengunjung yang ditempuh oleh pengelola wisata Bukit Klangon. "Kehati-hatian tersebut merupakan bentuk kearifan lokal pengelola yang juga masyarakat setempat," katanya.
Pada libur panjang ini, lanjut Ningsih, pengelola destinasi dan juga usaha pariwisata di daerah lereng Merapi selain mewaspadai bahaya penyebaran Covid 19 juga kami minta untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang mulai banyak hujan dan bahaya banjir lahar dingin dari Lereng Merapi. "Kami apsesiasi kebijakan yang dilakukan pengelola," katanya.
Pada libur akhir pekan ini, Dispar Sleman memprediksi jumlah kunjungan wisatawan ke Sleman berada diantara 22.000 sampai dengan 24.500 kunjungan. Destinasi yang menjadi favorit kunjungan adalah Tebing Breksi, Grojogan Watupurbo, Klangon, Kaliurang, dan Studio Alam Gamplong.
"Kami memiliki standar operasional terkait "Pranatan Anyar Plesiran Sleman". Pranata anyar plesiran ini menjadi panduan pelaksanaan operasional destinasi pariwisata di Sleman. Gerakan ini selanjutnya menjadi instrumen kelayakan operasional usaha jasa pariwisata maupun destinasi pariwisata yang beroperasi di masa pandemi ini," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pegiat TBM Sleman didorong memperkuat kemampuan jurnalistik agar mampu mengangkat potensi, kegiatan, dan gagasan masyarakat melalui narasi yang menarik.
Riparkap Sleman disiapkan menjadi acuan pengembangan pariwisata selama 20 tahun, dengan evaluasi dan penyesuaian setiap lima tahun.
BPK menyoroti ketidakjelasan status kelembagaan SKK Migas yang dinilai berdampak pada tata kelola dan ketahanan energi nasional.
DPRD Kulonprogo meminta jaringan SPAM diperluas di kawasan Menoreh karena masih ada warga yang belum terjangkau air bersih.
Pengusaha logistik menyoroti fleksibilitas outsourcing dan PKWT dalam UU Ketenagakerjaan agar sesuai karakter industri yang dinamis.
BK DPRD Bantul menyatakan belum ada laporan pelanggaran berat anggota dewan sepanjang 2024-2026. Pelanggaran masih sebatas administrasi.