Maladewa Siapkan Larangan Permanen Masuk bagi Pemegang Paspor Israel

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Maladewa atau Maldives mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk mempermanenkan larangan masuk bagi pemegang paspor Israel. Aturan baru itu akan menghapus ketentuan yang mengaitkan pembatasan perjalanan dengan perkembangan konflik di Palestina.

Presiden Maladewa Mohamed Muizzu mengumumkan pengajuan RUU tersebut dalam konferensi pers di Kantor Presiden pada Senin (9/11/2026). Rancangan perubahan Undang-Undang Keimigrasian itu telah diserahkan kepada parlemen atau People's Majlis.

Dalam keterangan resminya, Kantor Presiden menyebut rancangan aturan tersebut mengatur larangan masuk tanpa syarat bagi siapa pun yang memegang paspor Israel. Pembatasan itu tetap berlaku tanpa mempertimbangkan perubahan situasi pada masa mendatang.

"Rancangan undang-undang saat ini mengatur larangan masuk tanpa syarat bagi siapa pun yang memegang paspor Israel, terlepas dari perubahan keadaan," demikian keterangan Kantor Presiden Maladewa.

Dengan demikian, pemerintah tidak lagi ingin menjadikan perkembangan konflik di Gaza sebagai syarat untuk menentukan keberlakuan larangan perjalanan tersebut. Kebijakan ini masih harus melewati pembahasan dan persetujuan parlemen sebelum menjadi ketentuan baru.

Larangan Masuk Sudah Berlaku Sejak April 2025

Pembatasan perjalanan bagi pemegang paspor Israel bukan kebijakan baru. Maladewa telah memberlakukan larangan tersebut sejak April 2025, menyusul meningkatnya ketegangan akibat perang di Gaza.

Parlemen Maladewa menyetujui perubahan Undang-Undang Keimigrasian pada 15 April 2025. Presiden Mohamed Muizzu kemudian meratifikasi perubahan tersebut pada hari yang sama.

Dalam ketentuan yang berlaku, larangan masuk dikaitkan dengan serangan Israel terhadap Palestina yang dimulai pada 7 Oktober 2023. Pembatasan itu dirumuskan berlaku sampai situasi yang menjadi latar kebijakan tersebut berubah.

RUU terbaru hendak menghilangkan ketentuan bersyarat tersebut. Artinya, larangan masuk bagi pemegang paspor Israel dirancang tetap berlaku sekalipun terjadi perubahan situasi politik atau konflik di kemudian hari.

Meski demikian, terdapat perbedaan antara larangan berdasarkan paspor dan kewarganegaraan. Aturan perjalanan yang berlaku saat ini secara khusus melarang orang memasuki Maladewa dengan menggunakan paspor Israel.

Karena itu, warga Israel yang memiliki kewarganegaraan ganda pada prinsipnya masih dapat menggunakan paspor negara lain untuk memasuki Maladewa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemerintah menyebut RUU keimigrasian terbaru berfokus pada larangan penggunaan paspor Israel.

RUU Properti Juga Sasar Warga Israel

Selain perubahan aturan keimigrasian, pemerintah Maladewa mengajukan RUU terpisah yang mengatur pembatasan hak properti bagi warga negara Israel dan perusahaan yang terkait dengan Israel.

Rancangan aturan tersebut menyasar hak sewa atau hak atas properti di zona pengembangan tertentu. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah zona pengembangan real estat terpadu atau Integrated Real Estate Zone.

Berbeda dengan larangan perjalanan yang berfokus pada penggunaan paspor Israel, pembatasan properti mencakup warga negara Israel meskipun mereka memiliki kewarganegaraan ganda. Dengan demikian, penggunaan paspor negara lain tidak otomatis membuat seseorang terbebas dari pemeriksaan dalam proses investasi properti.

Presiden Muizzu mengatakan calon investor akan menjalani pemeriksaan identitas dan latar belakang melalui prosedur Know Your Customer (KYC). Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memastikan pihak yang mengajukan hak properti tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh rancangan aturan.

RUU properti itu juga mencakup perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh warga Israel, serta transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pihak-pihak tersebut. Transaksi yang melanggar ketentuan dapat dinyatakan tidak sah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari kerangka pengaturan pengembangan kawasan real estat di Maladewa, termasuk proyek Rasmale' Waterfront and Marina. Proyek tersebut direncanakan sebagai kawasan terpadu yang mencakup fasilitas wisata, hotel, hunian, dan marina.

Kedua RUU tersebut masih dalam proses legislasi. Sampai parlemen menyelesaikan pembahasan dan memberikan persetujuan, ketentuan larangan masuk yang sudah berlaku sejak April 2025 tetap menjadi dasar pembatasan perjalanan.

Israel Pernah Keluarkan Peringatan Perjalanan

Hubungan Maladewa dan Israel juga pernah diwarnai ketegangan diplomatik. Pada Desember 2023, Kementerian Luar Negeri Israel mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya agar tidak mengunjungi Maladewa.

Peringatan itu muncul ketika sentimen anti-Israel meningkat di tengah perang di Gaza. Pemerintah Israel saat itu menyampaikan bahwa pihaknya mungkin mengalami kesulitan memberikan bantuan konsuler kepada warga yang menghadapi masalah selama berada di Maladewa.

Di sisi lain, hubungan kedua negara pernah menunjukkan upaya pemulihan. Maladewa mencabut larangan kunjungan bagi wisatawan Israel pada awal 1990-an. Kedua negara juga sempat berupaya memulihkan hubungan diplomatik pada 2010.

Kini, kebijakan pemerintah Maladewa kembali diarahkan pada pembatasan terhadap warga Israel. Presiden Muizzu menggambarkan tindakan Israel di Gaza sebagai genosida dan menyatakan bahwa pemberian akses masuk kepada pemegang paspor Israel tidak dapat diterima oleh pemerintahnya.

Maladewa merupakan negara kepulauan di Samudra Hindia, di sebelah barat daya Sri Lanka dan India. Negara tersebut terdiri atas pulau-pulau karang dan dikenal sebagai destinasi wisata internasional dengan pantai berpasir putih, laguna berair jernih, serta resor mewah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.