Ini Hambatan yang Akan Mengadang Industri Pariwisata Setelah Pandemi

Harianjogja.com, JAKARTA — Industri pariwisata, yang masih kesulitan bertahan akibat terdampak pandemi, mesti bersiap-siap untuk menyambut kemungkinan datangnya hantaman gelombang baru setelah masyarakat menengah ke atas sebagai kontributor utama pemberi cuan diperkirakan menahan belanja untuk kebutuhan tersier.

Hal tersebut diperkirakan terjadi setelah pemerintah berencana menaikkan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak berpenghasilan minimal Rp5 miliar per tahun dari 30 persen menjadi 35 persen. Rencana tersebut, akan membuat orang-orang kaya akan menahan belanja untuk kebutuhan pariwisata.

"Williningness to spend mereka akan tertahan karena pengeluarannya digunakan untuk menambal ongkos pajak pada masa depan. Sektor tersier seperti pariwisata pun akan menjadi sasaran pemangkasan belanja," ujar Ekonom Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi, Rabu (26/5/2021).

Menurutnya, rencana pemerintah tersebut akan mengacaukan ekspektasi kelompok menengah ke atas yang menguasai hampir 50 persen dari total keseluruhan konsumsi di Tanah Air menurut data World Bank.

Sayangnya, lanjut Fithra, rencana tersebut diumumkan oleh pemerintah pada saat kecenderungan konsumsi membaik. 

Hasil survei penjualan eceran Bank Indonesia (BI) mengindikasikan peningkatan kinerja secara bulanan pada Maret 2021. Tren penjualan eceran juga diperkirakan kembali membaik pada April 2021.

Menurut data BI, indeks penjualan riil pada Maret 2021 tumbuh 6,1 persen secara bulanan, meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar -2,7 persen. Peningkatan tersebut pada seluruh subkelompok sandang, barang budaya dan rekreasi, dan bahan bakar kendaraan bermotor.

Masing-masing subkelompok mengalami pertumbuhan bulanan sebesar 8,4 persen untuk subkelompok sandang, 2,5 persen barang budaya dan rekreasi, serta 8,1 persen bahan bakar kendaraan bermotor.

"Ketika ini diumumkan saat ini, tentunya akan mengacaukan ekspektasi kelompok menengah ke atas," kata Fithra.

Dengan kata lain, momentum perbaikan konsumsi yang sedang berlangsung terdistraksi oleh rencana menaikkan tarif pajak tersebut. Hal ini tentunya akan memperburuk kondisi di industri pariwisata.

Pada masa pandemi, industri pariwisata bisa dikatakan masih berharap dari wisatawan domestik seiring dengan belum dibukanya pintu masuk bagi turis asing.

Sementara itu, geliat wisatawan domestik dari masyarakat pendapatan menengah ke bawah seperti yang terjadi pada momen Idulfitri kemarin tidak memberi dampak signifikan, dan, belanja dari orang-orang kaya memang menjadi salah satu tumpuan bagi pemulihan ekonomi saat ini.

Namun, kondisi bisa saja tidak seburuk yang dibayangkan mengingat kemungkinan secara psikologis ada orang kaya yang menganggap berwisata adalah kebutuhan primer.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai rencana tersebut justru berpotensi meningkatkan penerimaan pajak sehingga memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk membantu pemulihan sektor industri terdampak pandemi, terutama pariwisata.

"Pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling urgen karena paling terdampak. Pemerintah tinggal mencari terobosan agar rencana tersebut bisa diiringi dengan penerimaan pajak yang maksimal. Bisa dilakukan melalui penerapan reward and punishment, serta memperkuat integritas pemerintah itu sendiri," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com