Peran Pemda Penting dalam Pemulihan Wisata

Harianjogja.com, JOGJA — Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam kesiapan pariwisata menyambut new normal dengan penerapan Cleanliness, Health, Safety, Environment (CHSE).

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Rizki Handayani Mustafa mengatakan berkaitan adaptasi kebiasaan baru Pemda memiliki peran penting dalam menginformasikan dan menyiapkan CHSE.

“Kedepan wisata akan berubah, perlu mencari segmen market yang baru, bukan kembali ke normal. Akan ada suatu karakter baru dari wisatawan yang bepergian. Kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lestari atau CHSE itu penting,” kata Rizki, dalam diskusi daring Bincang Wisata DIY, Pengembangan Pariwisata di Era New Normal, Selasa (7/7/2020).

Dia mengatakan direncanakan akan ada tim monitor yang nantinya melihat penerapan CHSE. Akan dilihat bagaimana nantinya destinasi wisata mematuhi protokol pencegahan Covid-19. Jika tidak mematuhi aturan yang ada, diancam akan ditunda promosinya.

Rizki juga mendorong agar dalam waktu dekat ini agar fokus pengembangan dan berkegiatan di dalam negeri. “Membangun kepercayaan publik menjadi penting. Target wisatawan nusantara terlebih dahulu. Potensi Jogja saya lihat besar, tempat makan perlu sosialisasikan terus mematuhi masalah kebersihan dan kesehatan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) DIY, Singgih Raharjo mengatakan kontribusi pariwisata di DIY besar. Sektor pariwisata DIY memiliki multiplier effect yang besar mencapai 104,9 kali lipat. “Artinya setiap peningkatan atau penurunan permintaan aktif di sektor pariwisata Rp1 Miliar, output perekonomian akan meningkat atau menurun Rp104,9 Miliar,” kata Singgih.

Strategi pariwisata menuju new normal akan mengarah quality tourism. DIY sendiri memiliki potensi dari budaya, dan alam. Selain itu DIY memiliki potensi kolaborasi masyarakat yang kuat. Berbagai tahapan penyiapan new normal sudah dilakukan, penyiapan fasilitas penunjang juga dilakukan. Saat ini sendiri objek wisata di DIY telah memasuki uji coba operasional terbatas.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, sekaligus pengamat pariwisata, Ike Janita Dewi mengatakan ada beberapa hal yang dapat diperhatikan untuk mendongkrak pariwisata. Dari intervensi supply side, kebutuhan dana untuk pemenuhan pelaksanaan protokol dari SDM, mekanisme dan sarana prasarana. kemudian pengembangan sistem basis data wisatawan. Kebutuhan modal kerja untuk memulai operasi bisnis dengan cepat. Kebijakan transportasi yang mendukung perjalanan masyarakat. Serta, Kepala Daerah mendukung mobilitas masyarakat keluar masuk daerahnya.

“Intervensi pada demand side. Pertama, Building consumers confidence. Verifikasi untuk usaha atau daya tarik Wisata yang sudah memenuhi protokol atau SOP Pencegahan Covid-19. Kampanye Ayo Berwisata untuk membangkitkan keinginan untuk melakukan perjalanan dan branding destinasi-destinasi utama. Insentif MICE untuk BUMN, Korporat, dan ASN,” ucap Ike.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardyanto Setyo Ajie melihat ada tujuh hal untuk prioritas pemulihan pariwisata. Pertama menyediakan likuiditas dan melindungi pekerjaan. Kedua, pemulihan kepercayaan melalui keselamatan dan keamanan. Ketiga, kolaborasi publik swasta untuk pembukaan kembali yang efisien.

“Keempat Membuka perbatasan dengan tanggung jawab. Kelima, harmonisasi dan koordinasi protokol dan prosedur. Keenam, memberi nilai tambah pekerjaan melalui teknologi baru. Ketujuh, inovasi dan keberlanjutan sebagai normal baru,” ujarnya.

Ketua Association of The Indonesian Tours & Travel Agencies (Asita) DIY, Udhi Sudiyanto mengajak semua untuk menjadi subjek protokol kesehatan di DIY, karena ketika menjadi subjek, manusia bertanggung jawab, pelaku wisata bertanggungjawab. Sehingga penerapan new normal pemulihan kondisi lebih cepat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News