AS Perketat Visa, Aktivitas Digital Kini Ikut Disorot

Harianjogja.com, JOGJA—Kebijakan visa Amerika Serikat kini memasuki fase yang lebih ketat dan tak terduga, setelah puluhan izin masuk dicabut secara mendadak. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pelajar dan pekerja yang berencana ke luar negeri.

Langkah terbaru pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dinilai mengubah cara pandang terhadap visa, dari sekadar dokumen perjalanan menjadi instrumen politik dan keamanan.

Al Jazeera melaporkan, Pemerintah Amerika Serikat resmi mencabut visa milik 26 individu pada Kamis (16/4/2026). Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap warga asing kini semakin luas, bahkan mencakup aktivitas yang dilakukan di luar wilayah AS.

Bagi masyarakat Indonesia yang memiliki rencana studi, bekerja, atau berkunjung ke Negeri Paman Sam, kebijakan ini menjadi peringatan bahwa proses visa tidak lagi hanya bergantung pada dokumen administratif.

Departemen Luar Negeri AS kini memiliki kewenangan besar untuk membatalkan visa jika seseorang dinilai berpotensi mengganggu kepentingan nasional atau mendukung pihak yang dianggap sebagai lawan strategis. Penilaian tersebut dapat mencakup aktivitas ekonomi, hubungan kerja sama, hingga jejak digital.

Hingga kini, identitas 26 individu yang visanya dicabut belum diungkap ke publik. Hal ini memicu spekulasi luas di kalangan pelaku bisnis global dan diaspora yang khawatir terhadap ketidakpastian kebijakan tersebut.

Langkah ini mengacu pada Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan AS yang memberi kewenangan kepada Menteri Luar Negeri untuk membatasi akses warga asing jika dinilai berpotensi berdampak serius terhadap kebijakan luar negeri.

Di balik kebijakan ini, terdapat strategi geopolitik yang lebih besar. Pemerintah AS disebut tengah menghidupkan kembali pendekatan yang dikenal sebagai “Doktrin Donroe”, yang bertujuan memperkuat pengaruh Amerika di kawasan Amerika Latin.

Kebijakan ini juga berkaitan dengan upaya membendung pengaruh China yang semakin berkembang di negara-negara seperti Brasil dan Kolombia melalui kerja sama ekonomi. Dalam konteks ini, individu yang terlibat dalam aktivitas yang mendukung ekspansi tersebut dapat menjadi target pembatasan visa.

Pencabutan visa pun kini tidak lagi sekadar langkah administratif, melainkan menjadi alat diplomasi untuk menekan pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan kepentingan Amerika Serikat.

Sejumlah tokoh internasional sebelumnya telah merasakan dampak kebijakan ini. Presiden Kolombia Gustavo Petro diketahui sempat mengalami pencabutan visa pada September 2025 setelah mengkritik kebijakan luar negeri AS.

Selain itu, Hakim Mahkamah Agung Brasil Alexandre de Moraes serta kerabat pejabat Iran juga menjadi contoh bahwa kebijakan ini dapat menyasar individu dengan latar belakang politik maupun hubungan keluarga tertentu.

Bagi masyarakat umum, kondisi ini membawa konsekuensi baru. Rekam jejak aktivitas, termasuk di media sosial, berpotensi menjadi faktor penilaian dalam proses visa. Hal ini menuntut kehati-hatian lebih dalam berinteraksi di ruang digital.

Ke depan, proses pengajuan visa diperkirakan akan semakin kompleks dan subjektif. Dukungan atau keterlibatan, sekecil apa pun, terhadap pihak yang dianggap berseberangan dengan kebijakan AS dapat memengaruhi peluang seseorang untuk mendapatkan izin masuk.

Situasi ini menunjukkan bahwa akses ke Amerika Serikat kini tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga oleh dinamika geopolitik global yang terus berubah dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat internasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.